Thailand Menawarkan Keringanan Pajak Crypto untuk Mempromosikan Token Investasi
Thailand menyetujui keringanan pajak kripto kepada individu yang memiliki token investasi pada tanggal 13 Maret. Hal dilakukan untuk mendorong penggunaan token ini dengan tujuan untuk penggalangan dana.
Keuntungan modal dari kepemilikan tersebut sekarang dibebaskan dari perhitungan pajak penghasilan pribadi, meskipun sebelumnya dikenakan pajak pemotongan sebesar 15%.
Thailand Menyetujui Keringanan Pajak Crypto
Menurut news.dtcc.co.id, pemerintah Thailand akan mengenakan PPh final 15% untuk setiap keuntungan dari investasi crypto. Dan keuntungan dari transaksi tersebut akan langsung dipotong oleh exchanger.
Sedangkan menurut laporan dari Bangkok Post pada tanggal 13 Maret lalu, Kabinet Thailand menyetujui pembebasan pajak kripto. Jadi investor yang memperoleh keuntungan dari menyimpan token investasi tidak akan dikenai pajak penghasilan pribadi. Namun syaratnya pemotongan pajak sebesar 15% untuk PPh final telah dilakukan.
Kulaya Tantitemit, Direktur Jenderal Departemen Pajak Thailand, menekankan bahwa langkah-langkah pajak ini telah efektif sejak 1 Januari. Hal ini dirancang untuk memperkuat penggalangan dana melalui token investasi. Dengan demikian maka hal ini bisa membuat negara Thailand sebagai pusat investasi.
Inisiatif ini diharapkan akan merangsang pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, dan peluang kerja di wilayah tersebut. Namun, keringanan pajak kripto yang disetujui hanya akan berlaku untuk individu yang tidak meminta pengembalian dana penuh atau sebagian dari pajak yang telah dipotong atau mengklaim kredit pajak yang telah dipotong.
Selain investor perorangan, pemerintah Thailand juga memberikan insentif pajak kepada penerbit token investasi. Pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk para emiten ini telah dibebaskan.
Juru Bicara Pemerintah Deputi Rachada Dhnadirek menekankan bahwa langkah ini memberikan alternatif kepada perusahaan dalam penggalangan dana, dan melengkapi metode tradisional. Pemerintah mengantisipasi bahwa token investasi akan menyuntikkan sekitar $3.7 miliar ke dalam ekonomi Thailand selama dua tahun ke depan.
Rencana Perpajakan Kripto Departemen Pendapatan Thailand Menghadapi Pengawasan Industri
Upaya Departemen Pendapatan Thailand untuk menguatkan pengawasan dan menerapkan perpajakan pada perdagangan kripto telah menghadapi tentangan dari para pemangku kepentingan industri.
Mereka juga memperingatkan bahwa perpajakan yang berat dapat menghambat perkembangan masa depan sektor yang sedang berkembang pesat ini.
Hal ini awalnya diumumkan oleh Kementerian Keuangan Thailand pada bulan Januari lalu. Usulan untuk memperoleh pajak dari pasar kripto ini menimbulkan tantangan praktis. Masih harus dilihat apakah pajak akan dikenakan pada laporan tahunan atau apakah bursa akan diwajibkan untuk menguranginya secara langsung dari sumbernya.
Pada bulan Januari 2022, pemerintah memperkenalkan pajak capital gains sebesar 15% bagi para trader kripto, yang memicu reaksi negatif yang signifikan di kalangan publik. Merespons oposisi tersebut, penerapan pajak tersebut segera ditangguhkan pada tanggal 1 Februari 2022.
Sementara itu, lembaga-lembaga regulator di Thailand, termasuk Bank of Thailand, Kementerian Keuangan, dan Komisi Sekuritas dan Bursa, mengumumkan rencana untuk menyusun regulasi bagi aset digital tertentu yang dianggap tidak mengancam sistem keuangan.
Di tengah kebijakan yang terus berubah, Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih cermat terhadap perpajakan kripto. Dengan membebaskan para trader di bursa yang diotorisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7% pada transaksi kripto pada tanggal 8 Maret 2022.
Sejak itu, Thailand telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong lingkungan yang ramah terhadap kripto. Baru-baru ini, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) negara tersebut menyetujui peluncuran spot Bitcoin exchange-traded funds (ETF) oleh perusahaan manajemen aset.
Pemerintah Thailand nampaknya mengikuti jejak tren yang terjadi di Amerika Serikat. Di mana Bitcoin ETF spot telah berhasil menarik investasi institusional yang cukup substansial.
Mengantisipasi hasil positif tersebut, Departemen Pendapatan mengharapkan kebijakan pembebasan pajak. Hal ini bertujuan untuk mendorong sekitar 18,5 miliar baht dalam penggalangan dana token investasi hanya pada tahun 2024.
Lonjakan arus masuk modal ini diharapkan dapat merangsang aktivitas ekonomi. Selain itu dana tersebut juga dapat memfasilitasi ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Thailand.
Bagi Anda yang tertarik untuk berinvestasi di crypto, jangan lupa baca juga artikel kami lainnya tentang cryptocurrency terbaik untuk investasi di tahun ini
