Jaksa di China Ambil Tindakan Pada Kejahatan Siber Blockchain
Otoritas kejaksaan tinggi di Tiongkok meningkatkan upaya untuk memerangi gelombang kejahatan siber yang terus meningkat. Mereka menargetkan para penjahat yang mengeksploitasi proyek blockchain dan metaverse untuk kegiatan ilegal.
Dalam siaran pers baru-baru ini, Supreme People’s Procuratorate (SPP) menyatakan keprihatinannya atas berbagai kejahatan siber yang terjadi. SPP menggarisbawahi meningkatnya angka penipuan online, kekerasan di dunia maya, dan pelanggaran informasi pribadi.
Menurut SPP, kejahatan siber yang dilakukan di blockchain dan metaverse telah mengalami lonjakan yang signifikan. Para penjahat semakin banyak menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang sehingga menyulitkan mereka untuk melacak kekayaan ilegal.
Pada awal Januari 2024 lalu, menurut laporan Liputan6, regulator China telah menindak bank yang menggunakan kripto untuk transaksi ilegal. Menurut laporan tersebut, dikutip dari postingan WeChat oleh SAFE, polisi Qingdao berhasil mengidentifikasi lebih dari 1.000 akun terkait transaksi ilegal tersebut.
Salah satu kasus kejahatan siber di sektor kripto yang cukup menggemparkan juga terjadi pada akhir Januari lalu. Platform pinjaman keuangan terdesentralisasi (DeFi), Abracadabra Money, menjadi korban serangan siber. Peretasan yang dialami tersebut membuat mereka mengalami kerugian hingga $6,5 juta (sekitar Rp101 miliar).
Kasus Terkait dengan Penipuan Telekomunikasi Meningkat 64% YoY
Wakil Jaksa Agung SPP, Ge Xiaoyan, mengungkapkan bahwa tuntutan terkait kejahatan siber dan penipuan telekomunikasi meningkat sebesar 64% dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu, kejahatan tradisional seperti perjudian, pencurian, skema piramida, dan pemalsuan juga telah meluas ke dunia maya.
Xiaoyan menggarisbawahi peningkatan hampir 23% pada tuntutan terhadap pencurian internet. Sementara itu, tuntutan mengenai pemalsuan online dan penjualan barang-barang berkualitas rendah meroket hampir 86%.
Sejak bulan Januari hingga November tahun lalu, kejaksaan telah mengajukan tuntutan kepada 280.000 orang dalam kasus kejahatan siber.
Angka tersebut menunjukan peningkatan sebesar 36% dari tahun ke tahun. Kasus kejahatan siber yang terjadi merupakan 19% dari semua tindak pidana, yang mencerminkan kian parahnya permasalahan ini.
Direktur Kejaksaan Keempat SPP, Zhang Xiaojin, mengeluarkan peringatan kepada seluruh masyarakat, khususnya pelaku di sektor aset digital. Peringatan tersebut terkait dengan penipuan investasi dalam ekonomi kripto lokal.
Secara khusus, Xiaojin menunjukkan kemunculan kejahatan siber baru yang memanfaatkan platform metaverse, blockchain, dan binary. Dia menekankan bahwa mata uang digital telah menjadi titik rawan untuk tindak kejahatan ini sehingga mendesak perlunya kewaspadaan lebih tinggi.
Pendekatan China untuk menindak kejahatan siber terkait aset digital berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hong Kong. Wilayah administratif khusus tersebut telah menerapkan peraturan yang ramah untuk kripto. Mereka memiliki aturan yang menstandarkan ekosistem aset digital dan melindungi investor tanpa harus menghambat inovasi.
Cegah Kejahatan Siber, Bank Sentral China Membahas Regulasi Kripto
Dalam laporan stabilitas keuangan terbarunya, People’s Bank of China (PBoC) membahas isu-isu mengenai regulasi mata uang kripto dan keuangan terdesentralisasi. Bank sentral China menekankan perlunya upaya bersama oleh berbagai negara untuk mengatur industri secara efektif.
Pada tahun 2021, PBoC telah mengumumkan keputusan untuk memerangi adopsi mata uang kripto di daratan Tiongkok. Ini termasuk aturan untuk mengadvokasi koordinasi antar departemen yang lebih kuat untuk menindak tegas aktivitas kripto.
Terlepas dari larangan terhadap hampir semua transaksi dan penambangan mata uang kripto, Tiongkok daratan tetap menjadi pusat penambangan kripto utama.
Seperti yang dilaporkan, China akan merevisi undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) yang sudah cukup usang. Langkah ini diambil untuk mengatasi peningkatan risiko yang terkait dengan aset virtual.
Pertemuan Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri China, Li Qiang, telah menghasilkan rancangan amandemen yang akan segera ditinjau oleh badan legislatif nasional.
Meskipun isi lengkap dari amandemen yang diusulkan belum diungkapkan, para ahli hukum mengindikasikan tujuan utama dari amandemen tersebut. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memerangi pencucian uang yang melibatkan aset virtual.
Urgensi untuk mengatasi pencucian uang yang terkait dengan aset virtual ditekankan dalam sebuah laporan oleh media berita digital China, Jiemian. Laporan tersebut mengutip pernyataan Yan Lixin yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Pusat Studi Anti Pencucian Uang China.
Tertarik untuk berinvestasi di mata uang digital? Lihat daftar kripto terbaik untuk tahun 2024 di sini.
