Ripple Hadapi Tekanan dari SEC untuk Transparansi Keuangan dalam Saga Hukum yang Sedang Berlangsung

Alfin Fauzan
| 2 min read

Ripple Hadapi Tekanan dari SEC untuk Transparansi Keuangan

Pertarungan hukum antara perusahaan pembayaran blockchain yang berbasis di Amerika Serikat, Ripple, dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) masuk ke dalam babak baru. SEC berupaya untuk memaksa Riplle mengungkapkan laporan keuangannya pada periode tahun 2022 – 2023.

Regulator mengajukan mosi pada hari Kamis, menambah kerumitan pada kasus yang sebenarnya sudah sangat rumit.

Sengketa hukum ini berawal dari keputusan pada 13 Juli tahun lalu. Keputusan tersebut menyatakan bahwa XRP, mata uang kripto yang diterbitkan oleh Ripple, bukanlah sebuah sekuritas, melainkan penjualan Ripple tertentu yang dilakukan berdasarkan kontrak tertulis untuk memenuhi syarat sebagai sekuritas.

Kedua belah pihak telah menyepakati jadwal pengarahan bersama untuk pemulihan setelah keputusan ini. Penyelesaian penemuan terkait pemulihan memiliki tenggat waktu hingga 12 Februari 2024.

Namun, mosi SEC baru-baru ini berupaya memaksa Ripple untuk mengungkapkan jumlah hasil penjualan institusional XRP setelah pengajuan pengaduan untuk kontrak yang dilakukan sebelum pengaduan dilakukan.

Jangan lupa baca juga artikel kami tentang crypto terbaik untuk dibeli tahun ini.

SEC Tuding Ripple Menjual XRP sebagai Sekuritas yang Tidak Terdaftar


SEC melayangkan tuduhan yang cukup serius. Mereka menuding Ripple secara terus menerus menjual XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar sembari menghasilkan miliaran dolar dari hasil penjualan.

Ripple memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan “penjualan institusional” XRP kepada pembeli melalui transaksi On-Demand Liquidity (ODL) atau Likuiditas Sesuai Permintaan. Ripple mengklaim bahwa mereka dapat menyusun penjualan di masa depan sesuai dengan undang-undang sekuritas federal.

Ripple mengajukan Mosi Perpanjangan Waktu sebagai tanggapan atas tuntutan SEC. Mereka meminta tambahan dua hari hingga 19 Januari untuk merumuskan tanggapan.

Perpanjangan waktu ini cukup mengejutkan sekaligus menunjukkan bahwa perseteruan hukum yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini masih jauh dari kata selesai. Kedua belah pihak kini bersiap untuk menghadapi lebih banyak drama di ruang sidang di masa mendatang.

Perpanjangan ini juga dilakukan setelah SEC pada bulan Oktober 2023 lalu mencabut tuntutan pelanggaran hukum sekuritas terhadap CEO Ripple, Brad Garlinghouse, dan salah satu pendirinya, Chris Larsen.

Garlinghouse sudah bertahun-tahun kerap mengecam SEC secara terbuka. Bahkan, pada bulan November lalu ia menuding SEC telah menyimpang dari misi utamanya untuk melindungi para investor. Baca juga artikel kami tentang crypto yang akan naik.

Crypto yang Akan Naik