Putin Menandatangani RUU ‘CBDC’ Menjadi Undang-Undang

Naufi Norita
Naufi Norita | Verified by Rinaldy
| 3 min read

Ilustrasi Putin mengesahkan CBDC

Pada tanggal 11 Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang mengizinkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk menggunakan aset keuangan digital. Salah satunya adalah rubel digital dalam pembayaran internasional.

Dengan cepat, Moskow mengesahkan undang-undang tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan domestik menggunakan token digital dan CBDC untuk menghindari sanksi.

Putin Menandatangani RUU Penting


Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan cepat melewati State Duma pada akhir Februari tahun ini. Duma adalah majelis rendah parlemen Rusia.

RUU ini telah melewati pembacaan kedua dan ketiga di Duma. Setelah itu, RUU ini akan dibawa ke majelis tinggi, Dewan Federasi, pada tanggal 6 Maret.

Undang-undang baru ini tampaknya berasal dari Komite State Duma untuk Pasar Keuangan. Komite tersebut telah menyetujui amandemen utama pada 21 Februari.

Seperti yang dilansir Liputan 6, Putin memang mendukung penuh undang-undang ini.

Menurut laporan RBC, undang-undang ini akan mulai berlaku pada tanggal publikasi resminya. Namun, ada beberapa ketentuan yang akan diberlakukan setelahnya.

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja regulasi untuk melakukan transaksi perdagangan luar negeri menggunakan aset digital sebagai alat pembayaran.

Moskow Bertekad Meningkatkan Opsi untuk Perusahaan Trading Internasional


Anatoly Aksakov, Ketua Komite, menyebutkan bahwa penggunaan “aset digital” dalam transaksi perdagangan luar negeri akan membantu para importir dan eksportir Rusia.

Hal ini akan membantu para importir dan eksportir Rusia untuk berkolaborasi secara lebih efisien dengan negara-negara sahabat. Adanya sanksi dari AS, Inggris, dan Uni Eropa hampir menghentikan bank-bank Rusia untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

Akibatnya, perdagangan dalam mata uang dolar pun terhenti.Hal ini mungkin berbanding terbalik dengan Bitcoin. Meski penggunaannya luas, namun hingga saat ini Bitcoin belum dianggap mata uang bagi beberapa pakar.

Aksakov mengklaim bahwa perdagangan yang didukung oleh aset digital dapat “mengurangi sebagian dampak sanksi terhadap Rusia.”

Aksakov juga menyebutkan bahwa beberapa sekutu Rusia “sangat tertarik” untuk menggunakan aset digital dan CBDC dalam kesepakatan perdagangan dengan Moskow.

Putin Menandatangani RUU yang Memberi Wewenang Baru kepada Bank Sentral


Pada tanggal 11 Maret, Putin menandatangani sebuah undang-undang yang memberi Bank Sentral Rusia kekuasaan regulasi baru atas sektor pembayaran.

Bank ini telah menerbitkan rubel digital dan mengatur ruang aset keuangan digital (DFA) Rusia yang berkembang pesat.

Meskipun begitu, undang-undang baru ini juga memberi bank kekuasaan untuk mengatur transaksi yang melibatkan aset keuangan digital. Nantinya, Emiten DFA memberikan informasi kepada Bank Sentral terkait informasi penerima aset.

Karena demikian, maka semua perusahaan yang menggunakan DFA dan CBDC dalam pembayaran harus mencatat semua transaksi pada sistem informasi yang baru dibuat.

Menurut hukum Rusia, banyak aset digital yang dianggap sebagai DFA. Misalnya, komoditas dan sekuritas digital, hak digital, dan klaim moneter digital.

Para investor dapat membeli saham digital di perusahaan-perusahaan Rusia yang tidak terdaftar di bawah undang-undang baru ini.

Sebelumnya, hukum Rusia tidak memiliki ketentuan apa pun untuk menggunakan DFA dalam perdagangan luar negeri.

Beberapa ahli Rusia menyarankan untuk berhati-hati. Menurut undang-undang, perusahaan harus mendaftarkan semua akuntansi yang terkait dengan DFA pada sistem Rusia.

Undang-undang ini tidak mencakup ketentuan untuk DFA di luar negeri. Para analis berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi tantangan bagi penduduk non-Rusia.

Jika Putin menandatangani undang-undang timbal balik, para mitra dagang Rusia mungkin akan tertarik untuk melakukan bisnis yang berhubungan dengan DFA dan CBDC dengan Moskow.

Ini diyakini akan meningkatkan potensi aset digital untuk menyediakan sarana yang lebih efisien dan aman untuk melakukan perdagangan luar negeri.

Selain itu, peraturan ini dapat membantu melegitimasi penggunaan token digital dan CBDC di pasar global. Baca mengenai perkiraan kripto terbaru yang mungkin terpengaruh di artikel ini.