UE Menindak Kripto dalam Pertarungan Penghindaran Sanksi

Alfin Fauzan
Alfin Fauzan | Verified by Rinaldy
| 2 min read

Kripto Uni Eropa

Anggota parlemen Uni Eropa (UE) telah mengambil tindakan tegas untuk meningkatkan upaya dalam menangani pelanggaran sanksi, termasuk yang melibatkan mata uang kripto.

Aturan baru ini memperketat sikap Uni Eropa terhadap aset digital, khususnya mata uang kripto. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan terpadu dengan definisi standar dan hukuman untuk pelanggaran.

Parlemen Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Memperketat Kontrol terhadap Kripto dengan Aturan Baru


Pada hari Selasa, Anggota Parlemen Eropa (MEP) memilih untuk menerapkan undang-undang baru yang ketat. Ini ditujukan untuk mengekang pelanggaran terkait larangan perjalanan, embargo senjata, pembatasan sektoral, dan pembekuan aset, dengan fokus pada aset dan dompet kripto.

Teks yang diadopsi dari aturan baru ini memperluas cakupan tindakan pembatasan Uni Eropa. Aturan baru tersebut memungkinkan UE melakukan pembatasan terhadap layanan keuangan, yang secara eksplisit mencakup penyediaan “aset dan dompet kripto”.  sanksi dapat berupa pembekuan aset, termasuk yang disimpan dalam mata uang kripto.

Menyoroti ketentuan-ketentuan penting dalam undang-undang tersebut, sebuah siaran pers menyatakan,

“Undang-undang baru ini menetapkan definisi yang konsisten untuk pelanggaran, termasuk tidak membekukan dana, tidak menghormati larangan perjalanan atau embargo senjata, mentransfer dana kepada orang-orang yang terkena sanksi, atau melakukan bisnis dengan badan usaha milik negara dari negara-negara yang terkena sanksi.”

Kendati sanksi-sanksi telah ditetapkan di tingkat Uni Eropa, penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab masing-masing negara anggota. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam definisi dan hukuman di seluruh yurisdiksi.

Selain itu, arahan ini memperluas cakupan tindakan hukuman untuk mencakup pelanggaran yang disengaja dan contoh-contoh kelalaian dalam perdagangan senjata atau barang dengan penggunaan ganda.

Untuk menstandarkan prosedur penegakan hukum di seluruh negara anggota UE, inisiatif ini berupaya menetapkan hukuman yang seragam dan tegas untuk pelanggaran sanksi UE. Dengan demikian efektivitas kerangka kerja sanksi UE dapat ditingkatkan.

Para anggota parlemen yang mewakili 27 negara anggota Uni Eropa sangat mendukung peraturan baru ini. Ada sebanyak 543 suara yang mendukung, 45 menentang, dan 27 abstain.

Dorongan untuk peraturan ini berasal dari kekhawatiran bahwa sanksi keuangan Uni Eropa terhadap Rusia sedang disiasati.

Uni Eropa Setujui Petunjuk Penegakan Sanksi yang Lebih Ketat dan Memajukan Legislasi AI


Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas perbedaan pendekatan nasional di Uni Eropa. Hal ini telah menyebabkan kelemahan dan celah dalam menegakkan sanksi, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Menurut CNN Indonesia, Uni Eropa sudah sejak tahun 2022 lalu menginvestigasi kemungkinan Rusia menggunakan kripto untuk mengakali sanksi yang diberikan. Parlemen Eropa telah mengesahkan serangkaian peraturan komprehensif yang bertujuan untuk menindak pelanggaran semacam itu, termasuk yang melibatkan mata uang kripto.

Anggota parlemen Belanda, Sophie in ‘t Veld, yang mendapatkan tugas untuk memandu legislasi melalui Parlemen, menekankan perlunya aturan baru, dengan menyatakan,

“Kami membutuhkan undang-undang ini karena pendekatan nasional yang berbeda telah menciptakan kelemahan dan celah, dan ini akan memungkinkan aset yang dibekukan untuk disita.”

Penegakan sanksi di Uni Eropa secara historis telah terdesentralisasi. Masing-masing negara anggota bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pendekatan terdesentralisasi ini telah mengakibatkan inkonsistensi dalam definisi pelanggaran sanksi dan hukuman terkait di berbagai negara.

Arahan yang baru disetujui ini memperkenalkan hukuman lebih ketat bagi individu yang bersalah melanggar atau menghindari sanksi. Di bawah undang-undang baru, pelanggaran semacam itu akan menjadi tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga lima tahun di seluruh 27 negara anggota.

Namun, sebelum undang-undang tersebut dapat diberlakukan, undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan, yang terdiri dari para pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara anggota.

Setelah mendapatkan lampu hijau dari Dewan, peraturan baru ini akan meningkatkan kemampuan Uni Eropa untuk menegakkan sanksi secara efektif. Di samping itu, peraturan ini juga akan mengekang aktivitas keuangan terlarang, termasuk yang melibatkan mata uang kripto.

Dapatkan berita terbaru seputar dunia kripto di situs web kami. Anda juga bisa memperoleh prediksi harga Bitcoin terbaru melalui tautan berikut ini.